Tropong Desa - Portal Berita Online Teraktual & Terpercaya | Untuk Pemasangan Iklan Hubungi 081915618200

Dalam Pernyataanya Dibeberapa Media, Diresnarkoba Polda NTB Terkesan Mengkriminalkan RR, Ini Jawaban Kuasa Hukumnya

Instruksi Presiden Jokowi, Kapolri: Seluruh Personel Tanamkan Nilai Tribrata dan Catur Prasetya
Maret 2, 2022
Prof Zainal Asikin Bersama Deni Rahman SH, Pengamat Hukum “Hebat” NTB Ikut Angkat Bicara Kasus TPPU Sultan Bagu
Maret 17, 2022

TROPONGDESA.COM, Mataram – Sungguh apes nasib RR (40) seorang warga asal Dompu yang menikah ke karang bagu, kota mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang belum lama ini keluar dari hotel prodeo karena terjerat pasal sebagai pemakai obat-obat terlarang jenis sabu. Namun bebasnya RR dari hotel prodeo bukannya menghirup udara bebas. Namun berdasarkan pernyataan diresnarkoba Polda NTB, Kombes Pol. Helmi Kwarta Kusuma PR, S.I.K., M.H melalui beberapa media secara masif menyebutkan bahwa RR adalah bandar narkoba dan akan dikenakan pasal melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Atas tuduahan tersebut, kuasa hukum RR, Ipran Suriadiata saat dihubungi melalui whatsapp, Selasa (15/03), menilai pernyataan diresnarkoba polda NTB tersebut,sebagai tindakan kriminalisasi terhadap kliennya “ini kriminalisasi yang dilakukan oleh Diresnarkoba  Polda NTB” tulisnya. Dengan menunjukkan bukti bahwa orang yang sudah dinyatakan tidak bersalah dengan pasal 114, 112, 132 uu narkotika kemudian di publikasi ke media dengan masif dengan mengatakan sebagai bandar narkoba. “padahal dalam putusan tidak seperti itu” tambahnya.

Dibeberkan juga mengenai 3 putusan baik putusan dari pengadilan negeri mataram (pengadilan negeri:red), PT mataram (pengadilan tinggi:red) dan MA (mahkamah agung:red) menyatakan klienya tidak terbukti sebagai bandar narkoba seperti pernyataan Diresnarkoba dibeberapa media belakangan ini.

Karena merasa klienya disudutkan, ia-pun berharap kepada rekan-rekan wartawan untuk melihat dan membaca  langsung hasil putusan tersebut di kantornya dengan harapan pemberitaan lebih berimbang. “Kalau teman-trman wartawan mau mengetahui kebenaran putusan tersebut silahkan datang ke kantor kami, kami akan berikan” jelasnya.

“Atau tanyak ke pak dir mana putusan yang di maksud pak dir yang mengatakan kliennya sebagai bandar narkoba tersebut. Biar kelihatan siapa yang menyampaikan berita yang benar atau tidak” tambahnya.

Lebih jauh ia menjelaskan mengenai praperadilan yang dilayangkan itu atas dasar klienya tidak terbukti melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika. “justeru kita mengajukan prapradilan karena perkara narkobanya tidak terbukti, klien kami hanya terbukti sebagai pengguna narkoba pasal 127 dengan barang bukti  0,27 gram” tegasnya.

Sehingga pada tahap prapradilan tersebut kliennya baru dipanggil 2 kali kemudian masuk gugatan prapradilan. “Jadi ketidak hadiran dalam panggilan kedua bukan karena mangkir tapi karena gugatan prapradilan, ketika sudah ada putusan prapradilan silahkan panggil lagi, kalau tidak hadir setelah panggilan ketiga maka barulah bisa dijemput paksa” tukasnya.

Menanggapi Prapradilan yang ditolak tersebut, irpan menegasakan bahwa hal tersebur tidak boleh dijadikan sebagai dasar pihak dir merasa sudah cukup bukti untuk menetapkan tersangka, tapi karena menurut hakim prapradilan materi dari prapradilannya sudah menyangkut pokok perkara yang bukan menjadi kewenangan hakim prapradilan. “Untuk itu silahkan aja ajukan panggilan untuk tahap ke 2, jika dipanggil dengan patut pasti akan hadir tidak perlu pakai ancam-ancam  tangkap-tangkap” sarannya. “sedangkan kemarin kliennya tidak hadir karena masih mengajukan upaya hukum yang dibenarkan oleh  hukum yaitu perapradilan” tuturnya.

Menanggapi mengenai keterangan dokter yang dianggap palsu tersebut, irpan menyarankan kepada Dir untuk mengungkap fakta sebenarnya. “silahkan saja periksa dokter dimana tempat dikeluarkan surat keterangan tersebut, kami selaku penasihat hukum tentu akan menyampaikan apa yang diberikan oleh klien kami, termasuk dalam hal surat keterangan dokter yang diajukan kepada kami” terangnya.

Namun di ungkap kembali mengenai kejanggalan yang ia rasakan mengenai kasus yang menjerat kliennya. “Kalau seorang warga negara yang sudah diputus sebagai pengguna pasal 127 dengan BB 0,26 gram apakah bisa jadikan tersangka tppu ?” tanya irpan,

Sedangkan dalam fakta persidangan yang dijadikan bukti untuk menjerat RR sebagai tersangka tppu tersebut adalah tidak pidana narkoba yang telah dinyatakan tidak terbukti berdasarkan 3 putusan (PN, PT dan MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menanggapi pernyataan kuasa hukum RR, Kombes Pol. Helmi Kwarta Kusuma PR, S.I.K. via whatsapp, rabu (16/03), mengaku tidak pernah menjerat RR dengan pasal 127. “Cobak tanyak irpan itu, Pasal 127 itu dari Tuhan atau dari setan” ungkapnya.

Mengenai pasal TPPU yang dikenakan terhadap RR menurut dia itu berdasarkan hasil pengembangan dari jaringan RR yang saat ini masih menjalani hukuman. ” anak buahnya rata-rata dikenakan hukuman puluhan tahun, sedangkan dia cuma satu tahun setengah, padahal mereka pada ngaku barang itu dari RR” sindir dir yang dikenal tegas ini.

Dikuatkan lagi dengan hasil penggeledahan di rumah mertua dan rumah RR sendiri yang didalam berangkas menemukan buku rekening atas nama ELN yang merupakan adek ipar RR. “Saat kami tanyakan, ELN mengaku kalau buku rekening itu dibuat atas perintah RR untuk dipakai oleh RR melakukan transaksi” bebernya.

“Jadi kami tidak asal-asalan mengenakan pasal seperti di tuduhkan kuasa hukum RR dan kami meyakininya berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan selama ini” tutupnya. (TD)

Pasang Iklan