Tropong Desa - Portal Berita Online Teraktual & Terpercaya | Untuk Pemasangan Iklan Hubungi 081915618200

Lirik tanah Pecatu Untuk Satu desa Satu Lapangan dan Amanat Inpres nomor 6 tahun 2020

Iklan
Agustus 13, 2020
Menyambut 75 Tahun Kemerdekaan ,IKAPTK dan TP-PKK Prov-NTB akan “GEBRAK” Tiga Kelurahan dengan 7000 Masker
Agustus 16, 2020

tropongdesa.com,Lombok Timur – Sosialisasi ini diadakan di aula Kantor Camat Sakra Timur ( SAKTI ) ,Kabupaten Lombok Timur ( Lotim ),Nusa Tenggara Barat ( NTB ) ,Kamis 13/08/2020

Dalam kegiatan itu terlihat hadir Kepala Bidang Pemerintahan Desa ( Kabid PemDes ) Dinas PMD Lukman Hakim, Asisten 1 bidang pemerintahan dan kesejhteraan maayarakat pada Setda Lombok Timur ,Mahsin,Kepala Bidang Badan Peneglolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Lalu Mustiarep, Camat Sakra Timur, Muksin, Kepala Desa, Ketua BPD serta pendamping desa se-kecamatan Sakra Timur.

Dalam sambutannya,Mahsin menyampaikan salah satu kebijakan  Bupati yang merupakan bagian dari visi misi politik yang dijanjikan ke masyarakat, seperti satu desa satu lapangan ,

Rencana pelaksanaan satu desa satu lapangan ini ,menururnya ,dikorelasikan dengan keberadaan tanah pecatu yang ada di desa mekar maupun di desa induk , karena menurutnya keberadaan lapangan di suatu Desa itu dapat mensejahterakan masyarakat sesuai dengan harapan Bupati dalam selogan politiknya ,menuju Lombok Timur yang adil, sejahtera dan aman ( ASA:red ).

“Adanya satu desa satu lapangan bisa menjadi tempat untuk pemberdayaan masyarakat agar bisa adil, sejahtera dan aman sesuai visi dari Pak Bupati,” pungkasnya.

Ditempat yang sama ,Ditambahkan, KaBid Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Lombok Timur, Lalu Mustiarep, mengatakan bahwa, mengenai aset daerah yang berada di desa dan ingin difungsikan, maka desa harus koordinasikan dengan dinas. Seperti halnya sekolah, harus koordinasi dengan Kepala Sekolah dan dinas terkait.

“Perlu desa berkoordinasikan dengan pihak terkait, kalau mau memanfaatkan aset daerah untuk kepentingan masyarakatnya,” terangnya.

Masih menurut Mustiarep,bahwa hanya dua yang bisa dilakukan desa untuk memidahkan aset desa seperti tukar guling dan penyertaan modal sudah diatur didalam permendagri. Untuk itu ,lanjutnya lagi,aset desa beralih setatus menjadi aset  daerah itu masih dikaji,

Kendati demikian ,pemerintah Daerah berkewajiban mendorong pemerintah desa dalam membangun Desa dengan regulasi yang ada.

“Dan sebagai catatan, jangan sekali – kali desa membiayai aset milik daerah karena nanti kesulitan ketika di audit inspektorat,” saran ,Mustiarep.

Di kesempatan itu juga mahsin menyampaikan amanat presiden  yang tertuang didalam inpres (Intruksi Presiden) nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin  dan penegakan protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian bahaya covid-19.

Terkait dengan itu ,mahsin berharap instruksi presiden ini ditaati dan mejadi perhatian semua kalangan ,baik tingkat daerah Provinsi sampai tingkat Dusun.

“Kami berharap ,inpres nomor 6 tahun 2020 ini menjadi perhatian semua masyarakat Lotim untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, agar tidak terpapar Covid -19,” ujarnya.

Karena faktanya, beber Mahsin masyarakat itu belum banyak menyadari terkait pemakain masker dan meremehkan adanya Covid -19 dan menganggap virus ini sudah selesai.

Padahal ,tambahnya lagi, saat ini masih di tatanan baru,untuk itu harus tetap menerapkan protokol kesehatan untuk pengendalian dan pencegahan virus Corona.

“Biarpun kita masih dalam tatanan baru, tetapi tidak lupa untuk pemakaian masker, jaga jarak dan cuci tangan untuk tidak terpapar Covid -19,” jelasnya.

Marwah dari Inpres no 6 thun 2020 ini, sebutnya semua harus bersinergi, baik kades, BPD dan kawil harus membangun komitmen kolektif untuk bisa terwujud yaitu program pengadaan setengah miliyar masker.

“Kami berharap ada Kerjasama yang terbangun dengan semua elemen desa untuk mewujudkan pengadaan setengah miliyar masker ini,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pemerintahan Desa ( PemDes ) Dinas PMD Lombok Timur, Lukman Hakim,  menjelaskan bahwa pengadaan masker yang 500 itu, maksudnya bahwa pengadaannya dari desa ada dua masker dan dari swadya masyarakat dua masker, sehingga hajatannya masyarakat memiliki empat buah masker yang bisa dipakai secara bergantian.

Terkait masker tersebut, kata Lukman, perlu adanya kesadaran dari masyarakat ,untuk itu harus melibatkan semua elmen dalam  penyampaiannya,baik dari pemerintah Desa, BPD dan Tokoh masyarakat setempat.

Memang, sebutnya pemakaian masker ini sudah diatur melalui Peraturan Daerah ( perda ) yang dibuat oleh pemerintah Provinsi dan bila dibutuhkan,daerah Lombok Timur akan membuat perda juga.

Untuk itu, sambungnya,dengan adanya surat edaran mengenai pengadaan masker ini, disarankan untuk melibatkan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdesa ) sebagi bentuk  pemberdayaan terhadap masyarakat.

“Itulah tujuan pusat memberikan dana ke desa agar perputaran uang dan prekonomiaan masyarakat itu bisa meningkat,” kata Lukmanul Hakim.(S

Pasang Iklan