Tropong Desa - Portal Berita Online Teraktual & Terpercaya | Untuk Pemasangan Iklan Hubungi 081915618200

Prof Zainal Asikin Bersama Deni Rahman SH, Pengamat Hukum “Hebat” NTB Ikut Angkat Bicara Kasus TPPU Sultan Bagu

Dalam Pernyataanya Dibeberapa Media, Diresnarkoba Polda NTB Terkesan Mengkriminalkan RR, Ini Jawaban Kuasa Hukumnya
Maret 16, 2022
Diresnarkoba Polda NTB Tanyakan Asal Pasal 127, KH Sultan Bagu: Suruh Buka “SEMA”
Maret 17, 2022

TROPONGDESA.COM, Mataram – Pernyataan Diresnarkoba Polda NTB Kombes Pol. Helmi Kwarta Kusuma PR, S.I.K., yang begitu masif ingin menangkap kembali  RR yang di julukinya “Sultan bagu”. Padahal belum lama RR baru menikmati udara bebas setelah ingkrah di Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Tinggi Mataram dan mahkamah agung berdasarkan barang bukti (BB) 0,25 gram sabu sehingga di tetapkan sebagai pemakai.

Manuver Diresnarkoba kelahiran NTB ini melalui media menuai reaksi berbagai pengamat hukum, termasuk juga pakar hukum Deni Rahman.SH yang akrab disapa jomblo melenial asal kecamatan Masbagik Lombok Timur menyebutkan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan alur transaksi keuangan yang tercatat melalui sistem keuangan yang di sinyalir bersumber dari hasil kejahatan.

” kalau transaksinya manual atau dengan uang kes itu susah untuk di buktikan, sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti di pengadilan” ujarnya saat ditelpon melalui perangkat telpon koleganya zuarno, Rabu (16/03).

Aksi kejahatan TPPU ini disebutnya “sekali tiga uang” dengan kejahatan lainnya, sehingga tidak bisa TPPU berjalan sendiri tampa memiliki dua alat bukti untuk menjerat tersangka dengan pasal TPPU. “Karena pasti ada kejahatan asal kalau sudah ada dugaan TPPU” ujarnya.

Sekali lagi ia katakan bahwa TPPU itu adalah awalnya menggunakan sistem keuang an, misalnya ” si A  seorang bandar narkoba mentransfer ke rekening si B, kemudian si B mengunakan untuk membelikannya si A narkoba dan membelikan si A barang mewah lainnya, tapi itu perlu di buktikan juga dengan tracking alur transaksi yang dibuktikan oleh kepolisian Bersama PPATK” terangnya.

“Sehingga saya katakan lagi bahwa menggunakan metode transaksi manual itu sulit dijadikan alat bukti di pengadilan” ungkapnya.

Sedangkan mengenai reaksi Diresnarkoba Polda NTB saat ini adalah murni domainnya di lembaga kepolisian dan dinilainya kemungkinan sudah mengantongi dua alat bukti sampai berani memburu RR dengan pasal TPPU, itu tercermin dari ditolaknya prapradilan pihak RR terkait penetapannya sebagai tersangka atas dugaan TPPU.

“Kalau tidak memiliki minimal dua alat bukti yang kuat, pihak kepolisian tidak mungkin berani melakukan tindakan gegabah memburu tersangka dengan pasal TPPU” ujarnya.

Di hari yang sama, Prof.Dr.Zainal Asikin.SH.SU yang merupakan pakar hukum universitas mataram juga ikut angkat bicara mengenai kasus Sultan bagu, kepada awak media via WhatsApp Kamis (17/03) menyatakan pandangannya kalau tindakan aparat kepolisian dilihatnya agak ganjil.

“Pandangan saya sih agak ganjil jika dalam pidana pokoknya dinyatakan pemakai oleh PN.kemudian sekarang akan di ajukan dalam pidana TPPU. Karena secara kausalitas tidak ditemukan adanya hubunham causalitas antara pidana pokok dengan pidana ikutan nya” tulisnya.

“mestinya juga, dahulu perkara TPPU yang diajukan jika polisi memandang cukup bukti menjeratnya. Bukan pidana Narkotikanya sehingga tidak terkesan inkonsistensi”imbuhnya.

“Karena orang telah diputus oleh hakim sebagai pemakai dengan BB 0.27 gram, tidak logis menjadi bandar” pungkasnya.

Mengenai pasal 2 dan pasal 69 yang digunakan diresnarkoba untuk memburu Sultan bagu ini, dalam pendapatnya mengatakan bahwa itu boleh selama bisa di buktikan dari pidana asal. “Boleh saja sepanjang ada bukti yang menunjukan ada pencucian uang dari pidana asal ( predicate crime ).

Dengan cara predicate crime sebagai pemakai harus dibuktikan  bahwa dia bukan pemakai tapi pengedar dengan alat-alat bukti lain” ulasnya.

Pastinya, lanjutnga lagi,  asas dalam money loundry itu “no money loundry without core crime” (tidak ada money  loundry tanpa pidana asal)

Meskipun Pasal 69 mengamanatkan  bahwa Pidana TPPU bisa diajukan tanpa menunggu pidana asal. “Namun kenyataannya kan polisi sudah mengajukan pidana asalnya, jadi putusan pidana asal harus punya hubungan cahsalitas dengan TPPU” tutupnya.(TD)

Pasang Iklan