Tropong Desa - Portal Berita Online Teraktual & Terpercaya | Untuk Pemasangan Iklan Hubungi 081915618200

Warga Minta Kejelasan ,Kades: Pemekaran ini,mari Kita Perjuangkan Bersama-Sama

KETUA FORUM BUNDES LOTIM (FB-L) OPTIMIS BUMDES AKAN MEMEGANG SEKTOR PEREKONOMIAN
Agustus 23, 2020
MASA PANDEMI ,GURU SDN 1 MADAYIN SAMBANGI SISWA UNTUK DIAJAR
Agustus 25, 2020

tropongdesa.com,Lombok Timur – hering puluhan warga ke-kantor Desa Surabaya ,Kecamatan Sakra Timur (Sakti),Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ,Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta kejelasan usulan pemekaran wilayah yang dianggapnya tidak kunjung ada kejelasan.

Puluhan warga yang dikoordinir Yuda Hadiyatama pada hari Senin 24-08-2020 ini diterima langsung oleh Kepala Desa Ripa”i Pajrin di ruang kantor desa darurat ,disamping kantor desa yang sedang direnovasi ,bersama Kapolsek Sakra Timur Iptu Ahmad Amin ,sejurus kehadiran puluhan warga ini, ia menyarankan ke warga untuk tidak masuk semua dan harus jaga jarak sebagai bentuk  ketaatan terhadap protokol kesehatan.

Dalam kesmpatan itu Yuda meminta kepada kades untuk menjelaskan kepda warga progres usulan pemekaran ,dan hering itu juga ,menurut Yuda ,untuk menemukan titik terang kendala tertundanya pemekaran, sebagai dasar pemikiran panitia pemekaran tingkat dusun.

Dalam kesempatan itu juga Yuda menyampaikan kata maaf kepada pihak kepolisian ,bahwa kegiatan yang dilakukannya Tampa koordinasi dan izin terlebih dahulu ke kantor kepolisan setempat.

Zulkarnain salah satu warga yang ikut hering juga menanyakan kendala yang dialami dalam usulan pemekaran wilayahnya ,karena menurut dia pemekaran itu adalah hak warga dan bagian dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan ia menanyakan jaminan kepada kepala desa bahwa wilayahnya bisa dimekarkan.

“Kenapa dusun saya belum bisa dimekarkan kalau bisa dimekarkan apa jaminan kepala desa kalau dusun saya bisa dimekarkan,”tanya zulkarnain.

Menjawab cecaran pertanyaan itu kepala desa Surabaya Ripa”i Pajin , mengaku sangat menghormati aksi yang dilakukan warganya ,karena  hering itu bagian dari upaya penyampaian aspirasi dari masyarakat ,namun ,lanjutnya lagi,harus patuh terhadap tata tertib dan regulasi yang ada.

“Kami hormati sekali upaya  masyarakat seperti ini , alangkah bagusnya, sebelum hering ,izin dulu sama pak polisi ,Babinsa ,kepala wilayah, pemerintah desa dan sebaiknya juga aspirasi masyarakat itu sebelum dibawa kesini dicatat dulu dan lebih bagus lagi kalau ada tanda tangan sebagian besar  warga yang ada disana,”kata ripa”i .

Menurut Ripa”i, proposal usulan pemekaran wilayah itu sudah diserahkan ke pak bupati dan mendapat disposisi “menjadi perhatian” sekaligus dimintai registrasi , namun kendala covid-19 dan program pemekaran di moratorium (ditutup sementara:red),atas dasar itu warga diminta untuk bersabar.

Keterlambatan ini juga ,lanjut Ripa”i , adalah hasil komunikasi antar panitia yang kurang intens sehingga beberapa dokumen yang menjadi syarat dianggapnya belum lengkap .

“Biasalah ,saking banyaknya pekerjaan ,jadi kadang kita lupa saling mengingatkan , itu yang saya maksud miskomunikasi,”terangnya.

Ripai Pajrin menambahkan, terkait dirinya diminta menjamin terlaksananya pemekaran ,itu dianggapnya sudah melampaui  batas kewenangannya selaku kepala desa.

“Karena Kepala desa bersama warga hanya berhak mengusulkan , berdasarkan aturan yang ada dan pemerintah daerahlah yang berwenang memverifikasi dan mendefinitfkan suatu wilayah yang meminta di mekarkan,”imbuhnya.

Kendati demikian ,ia berjanji akan terus memperjuangan aspirasi dari masyarakat sambil menunggu moratorium dibuka , lanjutnya lagi, yang berhak membuka moratorium itu adalah kebijakan dari pemerintah daerah , sembari ia meminta warga untuk sama-sama memperjuangkan hajat masyarakat dan meminta warga untuk terus membangun komunikasi dengan pemerintah desa.

Masih ditempat yang sama, Kapolsek Sakra Timur, Iptu Ahmad Amin, memberikan pemahaman Setandar Oprasional Prosedur (SOP) untuk tertibnya dalam melakukan hering , yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Juga membekali diri dengan maksud dan tujuan hering itu sendiri.

“Kapan saja masyarakat itu hering boleh,  tetapi tetap menerapkan standar Covid, dengan menggunakan masker, jaga jarak Dan jangan berkumpul lebih dari sepuluh orang untuk terhindar dari Covid -19,” terangnya.

Menurutnya, berkumpul lebih dari 10 disebutnya sebagai pelanggaran protokol kesehatan , disarankannya juga kepada warga ,agar kedepan ,untuk melakukan aksi atau hering ,terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan polsek ,agar tidak menyalahi aturan.

“Setiap kegiatan itu harus tetap koordinasi dulu agar tidak menyalahi aturan,” pungkasnya.(TD)

Pasang Iklan